LAMPUNGRADAR24.co.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031. Mirza terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung Th 2026 di Balai Keratun, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (31/7/2026).
Musda tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia, jajaran pengurus HKTI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Usai kembali dipercaya memimpin HKTI Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan seluruh program organisasi akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung guna mempercepat peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
“Ke depan program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah,” ujar Mirza.
Menurutnya, HKTI tidak cukup hanya menjadi wadah aspirasi petani, tetapi harus mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas, hingga penguatan hilirisasi hasil pertanian.
Mirza menjelaskan sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis bagi pembangunan Lampung. Dari total sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah provinsi, sekitar 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian. Selain itu, sekitar 60 persen dari 2,4 juta keluarga di Lampung menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut.
“Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah juga akan tumbuh,” katanya.
Ia juga mengungkapkan telah mengikuti perjalanan HKTI sejak 2007 ketika organisasi tersebut dipimpin Prabowo Subianto di tingkat nasional. Menurutnya, banyak gagasan besar mengenai ketahanan pangan, penguatan koperasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani lahir dari organisasi tersebut.
Selama memimpin HKTI Lampung pada periode sebelumnya, Mirza mengaku menyaksikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga hasil panen saat musim panen raya, hingga rendahnya tingkat pendapatan petani.
Ia menjelaskan, sebelumnya keuntungan bersih petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan anak dan pemenuhan gizi keluarga.
“Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Anak petani banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan konsumsi protein masyarakat juga masih rendah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, HKTI bersama Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan sejumlah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Salah satunya melalui distribusi pupuk organik cair (POC) ke sekitar 2.000 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas panen sebesar 15 hingga 30 persen.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah, jagung, dan singkong agar petani memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan.
Menurut Mirza, berbagai kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau dulu keuntungan petani hanya sekitar Rp2,4 juta per musim, sekarang bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp40 juta tergantung komoditas dan luas lahannya,” ujarnya.
Sebagai langkah mengantisipasi anjloknya harga hasil panen saat panen raya, HKTI juga mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) di berbagai sentra produksi.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan membangun silo penyimpanan gabah berkapasitas sekitar 1.000 ton di setiap kecamatan sehingga petani memiliki ruang penyimpanan ketika harga pasar belum menguntungkan.
Menurut Mirza, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi hilirisasi pertanian yang tetap berpihak kepada petani.
“Hilirisasi tidak boleh merugikan petani. Caranya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, industri memperoleh bahan baku yang kompetitif, sementara petani tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Mirza mengatakan HKTI juga mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di pedesaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap kepengurusan DPD HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031 mampu menjadi motor penggerak kolaborasi antara petani, dunia usaha, dan pemerintah dalam mewujudkan sektor pertanian Lampung yang modern, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Ng)
