JAKARTA.RADAR24.CO.ID – Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Pendukung Prabowo- Gibran menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait kondisi nasional yang diwarnai oleh aksi kekerasan dan dinamika politik akhir-akhir ini. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua Umum BaraJP, Willem Frans Ansanay, dalam konferensi pers di Markas Besar DPP BaraJP, Jakarta, pada Selasa (2/9/2025).
Dalam pernyataannya, BaraJP menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan dan anarkis yang merusak fasilitas umum serta menimbulkan korban jiwa. Organisasi relawan ini juga menyampaikan duka cita atas korban dari masyarakat maupun pihak kepolisian.
“Harapan ke depan, negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Willem.
BaraJP mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog yang berkesinambungan dengan masyarakat. Selain itu, mereka menuntut kelompok yang menyebarkan fitnah, hoaks, dan adu domba untuk menghentikan narasi yang bisa merusak persatuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Poin lain yang disoroti adalah percepatan penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga pusat, serta alokasi transfer dana ke daerah. Hal ini dinilai penting agar perekonomian daerah dapat berjalan baik dan menyejahterakan rakyat.
BaraJP juga meminta para menteri dan wakil menteri fokus menyukseskan program-program kerakyatan Prabowo-Gibran. Hal ini mencakup isu kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketidakadilan sosial, dan konflik agraria.
Terkait dengan kebijakan fiskal, BaraJP meminta pemerintah untuk menunjukkan komitmen dengan merevisi kebijakan anggaran. Anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang dianggap publik tidak esensial.
Selain itu, BaraJP meminta pemerintah segera mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok. Terakhir, mereka mendesak pembatalan kenaikan pajak yang dilakukan secara serampangan oleh kepala daerah.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, Kami meminta DPR RI dan pemerintah untuk lebih sensitif dan berempati terhadap masalah rakyat,” pungkas Willem.
Konferensi pers ini juga dihadiri oleh pengurus DPP BaraJP lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Boy Nababan, Ketua Harian M. Adli Abdullah, Wakil Ketua Umum Yogie Try Wardhana, dan Wakil Bendahara Vendy Michael.
(*)
